Kota Malang – Pemerintah Kota Malang, di bawah kepemimpinan Penjabat Wali Kota Wahyu Hidayat, sedang gencar membentuk Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan. Program ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk memperkuat ekonomi masyarakat yang berada di akar rumput. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memberikan akses langsung kepada warga terhadap peluang usaha yang lebih luas, bukan untuk bersaing dengan koperasi yang sudah ada.
Wahyu Hidayat menegaskan bahwa pembentukan koperasi ini bukan sekadar memenuhi target administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal. "Ini adalah program pemerintah dari Bapak Presiden untuk kita bisa memberdayakan masyarakat, terutama dari sisi kesejahteraan. Saya hadir langsung untuk memastikan semua berjalan sesuai ketentuan," ujar Wahyu saat menghadiri musyawarah kelurahan di Klojen dan Tlogomas pada hari Sabtu (24/5/2025).
Target musyawarah pembentukan koperasi di 57 kelurahan di Kota Malang diharapkan selesai pada 27 Mei 2025, sementara proses legalitas formal di bawah notaris ditargetkan tuntas pada akhir Juni. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan administratif secara cepat dan akuntabel.
"Alhamdulillah, dari 57 kelurahan tinggal beberapa yang belum. Hari ini notaris sudah ikut mendampingi, jadi proses legalitas akan lebih cepat," tutur Wahyu.
Biaya untuk legalitas koperasi akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang, sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri. Wahyu menyebut total anggaran yang digunakan tidak sampai Rp100 juta, sehingga program ini tetap efisien dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Menariknya, Wahyu dengan tegas menolak anggapan bahwa Koperasi Merah Putih akan bersaing dengan koperasi yang sudah ada. Ia menjelaskan bahwa keberadaan koperasi ini justru akan melengkapi dan menjadi mitra strategis bagi koperasi lainnya. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat membuka peluang sinergi lintas koperasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat.
"Ada pembinaan, ada satgas agar mereka tidak saling bersaing," tegas Wahyu. Satgas pengawasan koperasi akan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), serta perangkat kecamatan dan kelurahan.
Pengurus koperasi juga akan menjalani pelatihan dan sertifikasi sebelum resmi menjalankan operasional. Langkah ini penting agar koperasi tidak hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar dikelola secara profesional dan berkelanjutan. "Nanti kita kumpulkan, adakan bimtek, hadirkan narasumber, dan setelah itu mereka dapat sertifikat. Tujuannya agar pengurus memahami betul tata kelola koperasi," lanjutnya.
Setiap koperasi akan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal masing-masing kelurahan. Dengan cara ini, unit usaha koperasi di satu wilayah bisa berbeda dengan wilayah lainnya. Model ini memungkinkan koperasi tumbuh secara organik mengikuti kekuatan dan karakteristik komunitasnya.
"Di kota, usaha bisa diarahkan ke sektor jasa. Di tempat lain mungkin lebih cocok untuk ketahanan pangan. Jadi akan fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat," ungkap Wahyu.
Dengan skema ini, Koperasi Merah Putih diharapkan bukan hanya menjadi alat pemberdayaan ekonomi, tetapi juga instrumen pembangunan berkelanjutan yang terhubung langsung dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Program ini membuka lembaran baru tentang bagaimana koperasi dapat menjadi tulang punggung ekonomi lokal di era kepemimpinan baru.
Alih-alih menciptakan persaingan antar koperasi, Pemerintah Kota Malang justru membangun narasi koperasi sebagai simpul kolaborasi. Koperasi Merah Putih akan berfungsi sebagai jembatan antara warga dan akses bisnis serta dukungan dari pemerintah. Ini adalah pendekatan baru yang mengutamakan ekosistem, bukan hanya sebagai entitas ekonomi.
Wahyu mengatakan bahwa koperasi bukan hanya sekadar entitas, tetapi merupakan ekosistem dinamis yang memerlukan dukungan regulatif, teknis, dan moral. Dengan adanya satgas, penggunaan anggaran APBD, dan pelatihan intensif, Kota Malang berupaya memastikan bahwa program koperasi bukan hanya formalitas, namun benar-benar menjawab kebutuhan riil warga di tingkat kelurahan.
"Kalau kita punya koperasi yang paham tugasnya dan terhubung dengan kekuatan lokal, maka dampaknya bukan hanya ekonomi. Ini juga membangun rasa memiliki dan kepercayaan warga terhadap sistem," tutup Wahyu.
Dengan tekad ini, Pemerintah Kota Malang berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi fondasi baru dalam membangun ekonomi masyarakat yang inklusif, kolaboratif, dan tangguh.
Pemkot Malang Koperasi Merah Putih kesejahteraan ekonomi warga