KOTA MALANG – Pemerintah Kota Malang memberikan dukungan terhadap pendirian Koperasi Merah Putih (KMP) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengungkapkan pentingnya pengelolaan koperasi dilakukan dengan cara yang profesional dan berdasarkan pemahaman yang baik mengenai tata kelola koperasi. Pernyataan ini disampaikan setelah mengikuti Rapat Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang pada Selasa, 8 Juli 2025.
Dalam keterangannya, Wahyu menekankan bahwa banyak pengurus KMP di daerah yang belum memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola koperasi. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan dan edukasi yang menyeluruh untuk mereka.
"Saya melihat belum semua pengurus KMP memahami sepenuhnya bagaimana mengelola koperasi. Artinya, banyak pengurus ini adalah orang-orang amatir yang perlu diberi edukasi. Karena itulah saya meminta kepada Kepala Dinas Perindag agar disiapkan semacam sistem fintech yang bisa menjadi dasar pengetahuan mereka," ucap, Wahyu.
Wahyu menilai bahwa pendekatan berbasis teknologi keuangan (fintech) akan sangat membantu dalam membangun koperasi yang sehat, transparan, dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Ia berharap edukasi tentang fintech ini tidak hanya berasal dari daerah, tetapi juga difasilitasi oleh pemerintah pusat untuk memastikan pemahaman dan tata kelola yang profesional.
"Kami berharap dari pusat ada bantuan juga untuk pemanfaatan fintech, sehingga KMP benar-benar bisa berjalan dengan sistem yang efisien dan akuntabel," tambahnya.
Wahyu juga membahas keberadaan koperasi simpan pinjam tradisional yang dikenal sebagai Bank Titil.
Ia menegaskan bahwa KMP harus dijalankan tanpa menyaingi atau menghilangkan koperasi yang sudah ada di masyarakat.
"Bank Titil ini berbeda dengan KMP. Apakah ada izinnya atau tidak, itu nanti akan kita telaah. Yang penting, jangan sampai KMP tumpang tindih atau bersaing dengan lembaga keuangan mikro yang sudah berjalan," jelasnya.
Menurut Wahyu, keberadaan KMP seharusnya menjadi solusi pelengkap yang dapat memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di tingkat lokal.
Dalam waktu dekat, Pemkot Malang akan memfasilitasi forum dialog untuk menyatukan visi antara pengelola koperasi yang lama dan struktur baru KMP.
Wali Kota Malang juga menekankan bahwa pendirian KMP di setiap kelurahan harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi usaha masyarakat setempat.
Ia berharap pengurus koperasi berasal dari warga kelurahan itu sendiri agar lebih memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat.
"Di setiap kelurahan, KMP akan memberikan peluang usaha potensial yang berbeda-beda. Kita ingin program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar formalitas," tegasnya.
Wahyu juga mengungkapkan bahwa Pemkot telah membuka jalur kerja sama dengan beberapa pihak perbankan untuk mendukung operasional KMP, terutama dalam hal permodalan dan pendampingan usaha mikro.
"Sudah ada kerja sama dengan beberapa bank yang siap mendukung KMP ini. Ini adalah sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk membangun kekuatan ekonomi dari bawah," katanya.
Dengan pendekatan edukatif, kolaboratif, dan teknologi yang berbasis kebutuhan lokal, Kota Malang berharap keberadaan Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi simbol program nasional, tetapi juga motor penggerak ekonomi kerakyatan yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat dari akar rumput.(rif)*
Koperasi Merah Putih fintech Kota Malang Wali Kota