Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, meminta pemerintah-pemerintah Barat untuk menghapus sanksi yang dikenakan terhadap Suriah. Menurutnya, sanksi tersebut menjadi "hambatan" bagi kembalinya jutaan pengungsi ke tanah air mereka.
Dalam 13 tahun perang sipil di Suriah, kekuatan Barat, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat, telah memberlakukan sanksi berat terhadap pemerintahan Presiden Bashar al-Assad yang telah lama berkuasa. Sanksi ini bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah Assad, tetapi dampaknya juga terasa bagi masyarakat umum di Suriah.
Grandi mengungkapkan bahwa sekitar 200.000 pengungsi Suriah telah kembali ke rumah mereka dari negara-negara tetangga sejak Assad digulingkan. Ia mengatakan, "Sanksi diciptakan untuk situasi yang berbeda. Jadi, mereka harus ditinjau dan semoga bisa dicabut." Pernyataan ini menggambarkan harapan akan adanya perubahan yang lebih baik bagi Suriah.
Pemerintah sementara Suriah juga telah berulang kali meminta agar sanksi ini dicabut. Mereka ingin membawa pulang sekitar 6 juta orang Suriah yang telah melarikan diri ke luar negeri dan jutaan lainnya yang masih berada di dalam negeri dan terpaksa mengungsi.
Sementara itu, beberapa pemerintah Barat memilih untuk menunggu dan melihat apakah kepemimpinan baru Suriah benar-benar berkomitmen untuk melakukan transisi inklusif seperti yang dijanjikan. Sebelumnya, bulan ini, Amerika Serikat memberikan pengecualian sanksi selama enam bulan untuk beberapa sektor, termasuk energi.
Dengan adanya perdebatan mengenai sanksi, harapan bagi para pengungsi Suriah untuk kembali ke rumah mereka semakin besar. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah-pemerintah Barat.
Filippo Grandi sanksi Suriah pengungsi pemerintah Barat