Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia seringkali meninggalkan masalah serius bagi masyarakat lokal. Banyak dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan konflik agraria yang muncul sebagai dampak dari proyek tersebut. Masalah ini muncul karena masyarakat belum diprioritaskan sebagai tujuan utama pembangunan. Menurut pandangan banyak pihak, masyarakat seharusnya menjadi subjek hukum, bukan sekadar objek dari proyek yang dijalankan.
Seringkali, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan hingga tahap pembangunan. Hal ini mengakibatkan penolakan dari warga yang merasa tidak memiliki suara dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Akibatnya, mereka sering kali dikriminalisasi, dituduh menghalang-halangi kegiatan usaha, padahal tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi ruang hidup mereka dari kerusakan yang disebabkan oleh proyek yang berlangsung.
Dalam upaya mengatasi masalah ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, bekerja sama dengan Tempo Witness, telah melatih 90 jurnalis rakyat. Jurnalis-jurnalis ini tersebar di tiga wilayah yang menjadi fokus advokasi Konsorsium PSN. Di Jawa Barat, terdapat 30 jurnalis rakyat yang berasal dari daerah Sukabumi, Cirebon, dan Indramayu. Mereka berkarya dengan menulis tentang dampak sosial yang dialami masyarakat akibat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Sebagai hasil dari kolaborasi ini, AJI Kota Bandung akan menyelenggarakan beberapa kegiatan. Pada hari Senin, 3 Februari 2025, di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), akan diadakan diskusi, pameran foto, nonton bareng, dan konferensi pers. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi akibat pembangunan PSN dan untuk memberikan suara kepada masyarakat yang terdampak.
Mari kita ramaikan kegiatan ini untuk mendukung perjuangan masyarakat lokal dalam mendapatkan hak-hak mereka!
Pembangunan PSN masyarakat lokal pelanggaran HAM AJI PLTU