Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan menandatangani perintah eksekutif pada hari Kamis untuk memberikan sanksi kepada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Hal ini dilakukan karena ICC dianggap menargetkan AS dan sekutunya, termasuk Israel. Berita ini disampaikan oleh seorang pejabat Gedung Putih seperti dilaporkan oleh media AS dan Reuters.
Perintah eksekutif tersebut akan memberlakukan sanksi finansial dan visa terhadap individu-individu yang tidak disebutkan namanya, serta anggota keluarga mereka, yang membantu dalam penyelidikan ICC terhadap warga negara AS atau sekutu AS. Pejabat tersebut menjelaskan bahwa tindakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan negara dan sekutunya dari intervensi internasional.
Presiden ICC, Tomoko Akane, telah mengingatkan pada bulan Desember tentang kemungkinan sanksi ini. Ia menyatakan bahwa sanksi semacam itu merupakan ancaman serius bagi lembaga peradilan internasional yang permanen. Akane menyebutkan, "Pengadilan sedang diancam dengan sanksi ekonomi yang sangat berat, seolah-olah itu adalah organisasi teroris. Tindakan ini dapat dengan cepat merusak operasi Pengadilan dalam semua situasi dan kasus, serta membahayakan keberadaannya."
Dengan keputusan ini, Trump menunjukkan sikap tegas terhadap upaya pengadilan internasional yang dinilai dapat mengganggu kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Ini menambah ketegangan antara AS dan ICC, yang telah lama menjadi sorotan dalam isu-isu keadilan internasional.
Melalui langkah ini, pemerintah AS ingin menunjukkan bahwa mereka tidak akan membiarkan negara lain mempengaruhi keputusan yang berhubungan dengan keamanan dan kedaulatan nasional. Sanksi ini diharapkan dapat menjadi sinyal bagi ICC dan negara-negara lain tentang komitmen AS untuk melindungi warganya.
Situasi ini terus berkembang, dan banyak pihak yang akan mengamati reaksi dari komunitas internasional terhadap keputusan ini. Keputusan Trump ini bisa jadi akan mempengaruhi hubungan AS dengan negara-negara lain, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan ICC.
Trump sanksi ICC perintah eksekutif Israel