Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, memberikan peringatan serius mengenai kemungkinan pembersihan etnis setelah usulan kontroversial dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam sebuah konferensi pers, Trump mengusulkan agar Palestina yang tinggal di Jalur Gaza dipindahkan dan "ditempatkan" di lokasi lain.
Guterres menekankan, "Dalam mencari solusi, kita tidak boleh membuat masalah semakin buruk. Sangat penting untuk tetap berpegang pada dasar hukum internasional. Kita harus menghindari segala bentuk pembersihan etnis." Meskipun tidak menyebut nama Trump secara langsung, pernyataan ini jelas merujuk pada rencana yang telah diumumkan oleh presiden AS tersebut.
Pembersihan etnis adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks internasional, meskipun tidak memiliki definisi yang tepat dalam hukum. Secara umum, pembersihan etnis diartikan sebagai pemindahan secara paksa suatu kelompok etnis, ras, atau agama agar suatu wilayah menjadi homogen secara etnis.
Juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, menambahkan bahwa "setiap pemindahan paksa orang-orang sama dengan pembersihan etnis." Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran PBB terhadap dampak dari kebijakan yang diusulkan.
Setelah pengumuman Trump, pemerintahan AS tampaknya mundur dari rencana tersebut. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menjelaskan bahwa "penempatan kembali" tersebut bersifat sementara, berbeda dengan pernyataan Trump yang menyebutkan bahwa pemindahan itu akan bersifat permanen.
Rencana Trump, yang diumumkan dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah mendapat reaksi negatif dari banyak pihak. Banyak negara dan organisasi internasional mengutuk usulan tersebut, menganggapnya sebagai ancaman terhadap hak asasi manusia dan stabilitas regional.
Namun, rencana itu mendapat dukungan dari kalangan kanan jauh Israel, yang melihatnya sebagai langkah positif untuk memperkuat posisi Israel di kawasan tersebut.
Kondisi di Jalur Gaza yang sudah tegang diperkirakan akan semakin memburuk jika rencana ini dilaksanakan. PBB dan berbagai organisasi kemanusiaan mengingatkan bahwa tindakan semacam ini dapat menyebabkan krisis kemanusiaan yang lebih besar, yang akan berdampak pada warga sipil yang tidak bersalah.
PBB Antonio Guterres pembersihan etnis Donald Trump Palestina