Washington D.C. - Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah memutuskan untuk membekukan sebagian besar bantuan luar negeri selama 90 hari. Keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai program-program yang mungkin akan dilanjutkan setelah masa pembekuan berakhir.
Selama beberapa dekade, AS dikenal sebagai penyandang dana bantuan luar negeri terbesar di dunia. Bantuan ini tidak hanya mendukung sektor pendidikan dan layanan kesehatan di negara-negara berkembang, tetapi juga membantu memperkuat militer negara sekutu yang strategis. Selain itu, bantuan ini juga berfokus pada pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dan pengendalian produksi opioid yang dapat berbahaya bagi masyarakat di AS.
Agensi Pembangunan Internasional Amerika (USAID), yang didirikan pada tahun 1961 oleh Presiden John F. Kennedy, bertanggung jawab atas sekitar dua pertiga dari semua bantuan luar negeri AS. Namun, di bawah pemerintahan Presiden Trump, langkah untuk membekukan bantuan ini menjadi salah satu kebijakan kontroversial.
Pada tanggal 28 Januari, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menandatangani sebuah waiver untuk bantuan kemanusiaan yang dianggap penyelamat hidup, untuk memungkinkan proyek-proyek seperti rumah sakit lapangan di daerah konflik untuk dilanjutkan. Para pejabat pemerintah menyatakan bahwa mereka akan menilai apakah bantuan yang diberikan sesuai dengan agenda "Amerika Pertama" dari presiden.
Dengan adanya pembekuan bantuan ini, muncul pertanyaan besar mengenai siapa yang akan mengawasi program-program yang diizinkan untuk dilanjutkan setelah masa pembekuan selesai. Hal ini menjadi perhatian bagi banyak pihak yang khawatir tentang dampak dari keputusan ini terhadap bantuan kemanusiaan dan pembangunan internasional.
Seiring berjalannya waktu, penting untuk melihat bagaimana kebijakan ini akan memengaruhi hubungan internasional AS, serta dampaknya bagi negara-negara yang bergantung pada bantuan luar negeri.
bantuan luar negeri Amerika Serikat USAID bantuan kemanusiaan