Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia mengalami dampak signifikan dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini mengakibatkan pengurangan anggaran DPR mencapai Rp600 miliar.
Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa DPR juga akan mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Pengurangan ini merupakan sekitar 10 persen dari total pagu anggaran DPR yang mencapai Rp6,6 triliun.
"Iya, DPR pun diberlakukan sama soal anggaran yang harus diefisiensi," kata Indra saat dihubungi pada Rabu, 12 Februari 2025.
Untuk mengantisipasi berkurangnya anggaran, Indra menyatakan bahwa DPR telah melakukan langkah-langkah penghematan operasional. Penghematan ini meliputi pembatasan penggunaan listrik, air, dan telepon, serta pembatasan perjalanan dinas.
"Mulai bulan lalu, kami sudah membuat edaran pembatasan dua: soal listrik di malam hari, penggunaan air dan telepon. Juga pembatasan perjalanan dinas untuk hal-hal yang sangat penting. Belanja ATK (alat tulis kantor) juga dikurangi," jelas Indra.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres 1/2025 sebagai perintah untuk melakukan penghematan anggaran. Dalam kebijakan tersebut, Kepala Negara menargetkan penghematan keuangan negara hingga Rp360 triliun.
Dengan kebijakan ini, diharapkan penggunaan anggaran negara dapat lebih efisien dan efektif, serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
DPR efisiensi anggaran Prabowo Subianto Inpres