Jakarta, 14 Februari 2025 - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mercy Chriesty Barends, menekankan bahwa kebijakan pemerintah yang tidak didukung oleh data statistik dan riset dapat berisiko tinggi dan berpotensi mengakibatkan kerugian yang besar. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja yang dihadiri oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Perpustakaan Nasional, pada Kamis (13/2).
Mercy menjelaskan bahwa setiap tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Undang-undang baru dihasilkan. Data dari BPS menjadi indikator utama dalam proses ini. Data yang mencakup angka kemiskinan, pertumbuhan penduduk, inflasi, dan lainnya sangat penting untuk mendasari pembahasan APBN dan kebijakan pemerintah.
"Harapannya, riset yang dihasilkan oleh BRIN dapat mendukung Kebijakan Pembangunan Nasional secara efektif. Termasuk di dalamnya bidang kebumian dan kemaritiman yang berkaitan dengan krisis pangan, kekeringan, dan dampak perubahan iklim lainnya," kata Mercy Chriesty Barends.
Dia juga mengungkapkan keprihatinan terhadap anggaran untuk penanganan bencana yang masih tergolong kecil. Menurutnya, ini perlu perhatian khusus, terutama dalam konteks pemulihan dari bencana yang sering terjadi. Dengan dukungan data yang akurat, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, Mercy juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga riset dan pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan dapat diandalkan demi kesejahteraan masyarakat.
DPR RI PDI Perjuangan data statistik kebijakan pemerintah BRIN