Medan, 19 Februari 2025 – Dalam konteks hak asasi manusia, negara memiliki tiga kewajiban penting, yaitu untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak warganya. Namun, di Indonesia, tampaknya kewajiban ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Banyak warga yang merasa tidak aman dan terlindungi oleh negara.
Salah satu isu yang mencolok adalah kasus penyiksaan yang terjadi di Indonesia. Data menunjukkan bahwa penyiksaan dan kekerasan semakin marak, hal ini didukung oleh praktik impunitas dan kurangnya pengawasan serta hukuman yang tegas bagi pelaku tindakan kekerasan.
Dua aktor utama dalam masalah ini adalah TNI dan Polri. TNI, sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, sering kali terlibat dalam tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Situasi ini sering kali berujung pada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh prajurit, sehingga masyarakat menjadi korban.
Sumatera Utara menjadi salah satu daerah dengan banyak kasus penyiksaan yang mencolok. Pada tahun 2024, setidaknya ada tiga kasus besar yang menarik perhatian publik: penyiksaan terhadap anak, pembakaran rumah jurnalis, dan serangan prajurit TNI ke pemukiman warga. Namun, hingga kini, kasus-kasus tersebut belum juga diusut tuntas.
Penanganan yang lamban dan tidak transparan mencerminkan kurangnya keseriusan pihak berwajib dalam menyelesaikan kasus-kasus ini dan menunjukkan buruknya situasi penegakan hukum di Indonesia.
Menanggapi situasi ini, KontraS, KontraS Sumut, dan LBH Medan akan mengadakan diskusi publik dengan tema “Tindak Kekerasan Semakin Marak, Penegakan Hukum Berjalan di Tempat!”
Diskusi ini akan dilaksanakan pada:
- Hari: Rabu, 19 Februari 2025
- Waktu: Pukul 10:00 WIB s/d Selesai
- Tempat: Aula Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berdiskusi dan mencari solusi terkait maraknya tindak kekerasan dan penegakan hukum yang tidak optimal di Indonesia.
penyiksaan penegakan hukum Sumatera Utara diskusi publik