Jakarta, 24 Februari 2025 - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa semua Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan pagar laut Tangerang yang dimiliki oleh Aguan tidak akan dibatalkan. Hal ini menjadi pernyataan penting di tengah polemik yang terjadi mengenai kepemilikan sertifikat tersebut.
Nusron Wahid menyatakan bahwa semua sertifikat yang berada di luar garis pantai akan dicabut. "Tidak ada relevansi mengenai siapa yang memiliki sertifikat tersebut," tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa fokus pemerintah adalah pada lokasi sertifikat, bukan pada pemiliknya.
Polemik mengenai pagar laut ini muncul ketika masyarakat mempertanyakan kepemilikan dan legalitas dari 280 sertifikat yang ada. Menurut penjelasan Menteri Nusron, terdapat total 280 sertifikat yang terdaftar, yang terdiri dari 263 SHGB dan 17 Sertifikat Hak Milik (SHM). Dari jumlah tersebut, 58 sertifikat berada di dalam garis pantai, sedangkan 222 sertifikat lainnya terletak di luar garis pantai.
Dengan adanya pernyataan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami posisi pemerintah dalam menangani masalah sertifikat yang berkaitan dengan pagar laut. Menteri Nusron bertekad untuk menjaga kejelasan dan transparansi dalam pengelolaan lahan, terutama di area yang sensitif seperti kawasan pesisir.
Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengaturan lahan dan hak kepemilikan di Indonesia. Sertifikat merupakan dokumen penting yang membuktikan kepemilikan suatu tanah atau bangunan. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dengan langkah ini, diharapkan konflik mengenai lahan dan batas wilayah dapat diminimalisir dan masyarakat dapat hidup dengan lebih tenang.
Menteri ATR Nusron Wahid SHGB pagar laut Tangerang