Pemerintah Indonesia tengah melaksanakan rencana pensiun dini untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batu bara. Rencana ini mencakup 13 PLTU dengan total kapasitas 4,8 Gigawatt yang akan pensiun sepanjang tahun 2024. Semua PLTU tersebut adalah milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Namun, meskipun ada rencana pensiun dini, terdapat pertanyaan mengenai komitmen pemerintah dalam transisi menuju energi terbarukan. Dalam era pemerintahan Joko Widodo, dibuka kesempatan bagi pembangunan PLTU captive, yaitu PLTU yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan industri tertentu. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
Pasal 3 dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa PLTU untuk kebutuhan industri hilirisasi, yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional, tidak termasuk dalam moratorium pembangunan PLTU baru. Ini menimbulkan kekhawatiran, karena Indonesia justru menghadapi peningkatan jumlah PLTU captive yang dapat memperbesar ketergantungan pada batu bara.
PLTU captive biasanya dibangun untuk mendukung industri-industri yang memerlukan pasokan listrik yang stabil dan besar. Meskipun hal ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat harus diperhatikan.
Banyak pihak menilai bahwa transisi energi yang diusung pemerintah perlu ditinjau kembali. Dengan adanya rencana pensiun PLTU bersumber batu bara, masyarakat berharap agar pemerintah juga mengurangi pembangunan PLTU baru yang berbahan bakar fosil.
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen yang nyata dalam transisi energi, dengan mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Hanya dengan cara ini, Indonesia bisa mencapai tujuan untuk mengurangi emisi karbon dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih.
PLTU batu bara energi terbarukan pemerintah Joko Widodo