Pemerintah Kabupaten Blitar mengikuti pemaparan mengenai progres pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang dipimpin oleh Ketua PPK JLS 2.7 Provinsi Jawa Timur, Leo Aditya Mahardika, S.T, pada hari Rabu, 13 Maret 2025.
Dalam pemaparannya, Leo menjelaskan bahwa pembangunan JLS memerlukan koordinasi yang sangat intensif antara Pemkab Blitar dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dia mengungkapkan bahwa terdapat 52 bidang tanah di Desa Tulungrejo, Kecamatan Wates, yang perlu dibebaskan untuk mendukung proyek strategis ini.
"Target proses pembebasan lahan bisa selesai dalam kurun waktu 2-3 bulan ke depan," kata Leo. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses yang sangat penting bagi kelancaran pembangunan.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Blitar, Forkopimda, dan Kementerian PUPR berkomitmen untuk segera menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Mereka juga akan melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemangku kebijakan lainnya. Dengan demikian, jika pembangunan JLS dapat selesai sesuai rencana, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
Proyek ini diharapkan tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga membuka peluang baru bagi masyarakat Blitar dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan dan pariwisata.
pembangunan JLS Blitar koordinasi lahan ekonomi