Jakarta, 16 Maret 2025 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan pengondisian pengerjaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan yang berhasil mengekspos praktik korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.
KPK menyayangkan terjadinya praktik korupsi ini, terutama di masa rekonstruksi anggaran saat ini. Proyek pembangunan infrastruktur seharusnya dibangun dengan kualitas yang baik, karena infrastruktur merupakan penopang kehidupan masyarakat. Korupsi menghambat kemajuan dan dapat merugikan banyak orang, terutama mereka yang bergantung pada fasilitas publik yang memadai.
Kepada semua Penyelenggara Negara yang baru dilantik, KPK mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas. Mereka diingatkan agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi. Tindakan korupsi tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat, tetapi juga dapat berakibat fatal bagi pembangunan daerah.
Dalam upaya mendorong penguatan integritas serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah, KPK terus melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi. KPK bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa setiap proyek dilaksanakan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini adalah bagian dari komitmen KPK untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Dengan penetapan tersangka ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya melawan praktik korupsi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK berharap semua pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi demi masa depan yang lebih baik.
KPK korupsi proyek infrastruktur Ogan Komering Ulu