Turki baru saja mengalami situasi yang menegangkan. Ekrem Imamoglu, wali kota Istanbul yang merupakan rival politik utama Presiden Recep Tayyip Erdogan, telah ditangkap oleh pihak berwenang Turki. Penangkapan ini terkait dengan penyelidikan tentang dugaan korupsi dan keterkaitan dengan terorisme.
Menurut laporan dari Anadolu Agency yang dikelola negara, jaksa juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk sekitar 100 orang lainnya, termasuk beberapa jurnalis. Penangkapan Imamoglu terjadi pada Rabu pagi dan ia dibawa ke markas kepolisian untuk diinterogasi, seperti yang dilaporkan oleh asisten Imamoglu kepada dua media, AFP dan DPA.
Laporan lokal menyebutkan bahwa polisi melakukan penggerebekan di rumah Imamoglu di Istanbul pada pagi hari sebagai bagian dari penyelidikan tersebut. Situasi semakin tegang ketika pihak berwenang mengumumkan larangan demonstrasi di Istanbul selama empat hari ke depan, dengan tujuan mencegah adanya protes setelah penangkapan tersebut.
Sebuah lembaga pemantau internet, Netblocks, melaporkan bahwa akses ke beberapa platform media sosial juga dibatasi di Turki pada Rabu pagi. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengendalikan informasi yang beredar pascapenangkapan ini.
Penting untuk dicatat bahwa penangkapan Imamoglu terjadi hanya sehari setelah Universitas Istanbul mengumumkan pencabutan gelar akademisnya. Gelar tersebut dicabut karena adanya ketidaksesuaian yang dianggap sebagai kesalahan yang jelas. Ini menjadi pukulan berat bagi ambisi Imamoglu untuk mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan mendatang di Turki, karena untuk menjadi calon presiden, seseorang harus memiliki gelar universitas.
Universitas menyatakan bahwa kelulusan dan gelar dari 28 orang, termasuk Imamoglu, dinyatakan "batal" karena kesalahan yang nyata. Situasi ini semakin memperumit jalannya politik di Turki, terutama menjelang pemilihan umum yang akan datang.
Apakah langkah-langkah ini akan memicu reaksi dari masyarakat? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.
Istanbul Ekrem Imamoglu penangkapan korupsi protes