Gerakan Masyarakat Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto
Jakarta, 11 April 2025 - Sebuah gerakan masyarakat sipil yang dikenal sebagai Adili Soeharto baru-baru ini menyerahkan surat terbuka penolakan untuk usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, mantan Presiden ke-2 Republik Indonesia. Penolakan ini dilatarbelakangi oleh berbagai alasan yang dianggap serius oleh masyarakat.
Soeharto, yang menjabat sebagai presiden selama lebih dari 30 tahun, memiliki catatan sejarah yang dianggap kelam. Beberapa pelanggaran yang terjadi di masa pemerintahannya termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat. Peristiwa-peristiwa penting yang dicatat antara lain adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 1965, Mei 1998, dan insiden di Tanjung Priok, serta konflik di Timor Leste dan Papua.
Selain itu, pemerintahannya dikenal sebagai rezim otoriter yang membungkam suara demokrasi. Banyak tindakan represif yang dilakukan terhadap masyarakat yang ingin menyuarakan pendapat, termasuk pemberangusan terhadap gerakan perempuan progresif seperti GERWANI, serta gerakan petani, buruh, dan mahasiswa.
Gerakan Adili Soeharto menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto akan melupakan sejarah kelam yang telah terjadi. "Kami ingin menjaga ingatan kolektif bangsa ini. Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto adalah bentuk pengingkaran terhadap sejarah dan pelanggaran yang telah dilakukan," ungkap salah satu perwakilan gerakan tersebut.
Dalam surat terbuka yang disampaikan, mereka meminta agar pemerintah dan masyarakat tidak melupakan sejarah. Mereka menekankan pentingnya belajar dari masa lalu agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan. Penolakan ini juga menjadi bagian dari upaya untuk menegakkan keadilan dan pengakuan terhadap korban-korban pelanggaran HAM di era Soeharto.
Gerakan ini sejalan dengan tagar yang ramai diperbincangkan di media sosial, seperti #SoehartoBukanPahlawan dan #TolakGelarPahlawanUntukSoeharto. Masyarakat diharapkan bisa lebih kritis dan tidak melupakan sejarah yang telah mengorbankan banyak nyawa dan hak-hak asasi manusia.
Pada akhirnya, penolakan gelar pahlawan untuk Soeharto bukan hanya sekadar tentang satu orang, tetapi tentang pengakuan terhadap perjuangan dan hak-hak manusia yang harus dihormati. Mari bersama-sama menjaga ingatan kolektif dan menolak untuk lupa.
Soeharto Gelar Pahlawan Penolakan Pelanggaran HAM Masyarakat Sipil