Universitas Harvard mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka tidak akan memenuhi daftar tuntutan yang dikirimkan oleh pemerintahan Presiden AS, Donald Trump, pada hari Jumat lalu. Dalam sebuah surat yang dikirimkan oleh pengacara Harvard, yang pertama kali dilaporkan oleh The Boston Globe, terdapat nada yang tegas. Surat tersebut menyatakan bahwa pemerintahan Trump "mengabaikan upaya Harvard" dalam menangani antisemitisme dan bentuk kebencian lainnya di kampus. Mereka juga menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar kebebasan universitas yang diakui oleh Mahkamah Agung AS, serta menegaskan bahwa Harvard tidak akan "menyerahkan independensinya".
Keputusan Harvard ini mendapatkan dukungan dari banyak pihak, termasuk mantan Presiden AS Barack Obama, Senator AS Bernie Sanders, dan Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard. Mereka menyampaikan pujian atas keputusan Harvard dan menyerukan agar universitas lainnya di AS mengikuti langkah yang sama melalui platform media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
Pada tanggal 11 April, anggota Tim Tugas Federal untuk Memerangi Antisemitisme mengirimkan surat kepada Harvard yang merinci tuntutan mereka yang diperluas. Namun, pengacara Harvard menolak ultimatum dari pemerintah dengan alasan bahwa hal tersebut tidak konstitusional.
Harvard bukanlah satu-satunya universitas yang menerima ultimatum dari pemerintahan Trump. Banyak pengguna media sosial mulai membandingkan keputusan Harvard dengan keputusan Universitas Columbia, yang menerima tuntutan pemerintahan Trump dengan melakukan perubahan pada kebijakan protes, merestrukturisasi program studi Timur Tengah, dan mengadopsi definisi antisemitisme yang kontroversial dari Aliansi Peringatan Holokaus Internasional.
Dalam suratnya kepada pemerintahan Trump, pengacara Harvard menyatakan bahwa mereka masih membuka kemungkinan untuk negosiasi, tetapi menutup kemungkinan untuk memenuhi ultimatum tersebut seperti yang ada saat ini.
Harvard pemerintah AS antisemitisme tuntutan universitas