Jakarta, 17 April 2025 – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa pendirian pangkalan militer asing di Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Ia menyampaikan pendapatnya dalam sebuah pernyataan resmi yang disampaikan baru-baru ini.
Menurut TB Hasanuddin, "Konstitusi kita dan berbagai peraturan perundang-undangan secara tegas melarang keberadaan pangkalan militer asing. Hal ini bukan hanya soal hukum, tetapi menyangkut prinsip kedaulatan nasional dan arah politik luar negeri kita." Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam tentang dampak kehadiran militer asing di tanah air.
Anggota Komisi I DPR RI tersebut juga mengingatkan bahwa keberadaan pangkalan militer asing di Asia Tenggara dapat memicu ketegangan antar negara anggota ASEAN. "Kita harus menjaga stabilitas kawasan, dan kehadiran pangkalan militer asing justru dapat mengganggu hal itu," tambahnya.
Ketegangan di kawasan ini sering muncul akibat perbedaan kepentingan antara negara-negara yang ada. Dengan adanya pangkalan militer asing, potensi konflik bisa meningkat, yang pada gilirannya mengancam keamanan dan perdamaian di kawasan.
TB Hasanuddin berharap semua pihak dapat memahami pentingnya menjaga kedaulatan dan stabilitas negara. Ia mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap rencana-rencana yang berpotensi merugikan bangsa.
Pernyataan ini menjadi sorotan dalam diskusi publik mengenai peran Indonesia di kancah internasional dan bagaimana seharusnya negara ini bersikap terhadap kekuatan asing. Sejalan dengan prinsip kedaulatan, TB Hasanuddin menegaskan bahwa Indonesia harus berani menolak segala bentuk intervensi yang dapat mengancam integritas dan keamanan nasional.
Dengan adanya pernyataan ini, diharapkan masyarakat, terutama generasi muda, dapat lebih sadar akan isu-isu kebangsaan dan pentingnya mempertahankan kedaulatan negara.
DPR RI TB Hasanuddin pangkalan militer Indonesia kedaulatan