Kelompok militan Palestina, Hamas, menolak syarat yang diajukan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk gencatan senjata baru. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui televisi, pemimpin Hamas di Gaza sekaligus kepala tim negosiasi, Khalil Al-Hayya, menyatakan bahwa mereka tidak akan setuju dengan gencatan senjata "sebagian".
Al-Hayya mengatakan, "Netanyahu dan pemerintahnya menggunakan kesepakatan sebagian sebagai kedok untuk agenda politik mereka, yang berdasarkan pada kelanjutan perang pemusnahan dan kelaparan, bahkan jika itu berarti mengorbankan semua sandera mereka."
Sebelumnya, seorang pejabat senior Hamas mengungkapkan bahwa tawaran Israel mencakup: gencatan senjata selama minimal 45 hari sebagai imbalan untuk pembebasan 10 sandera yang masih hidup di Gaza; pembebasan 1.231 tahanan Palestina dari penjara Israel; masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza; dan "penghentian permanen perang" dengan syarat bahwa faksi-faksi Palestina di Gaza, termasuk Hamas, menyerahkan senjata mereka sepenuhnya.
Hamas telah secara konsisten menolak permintaan penyerahan senjata ini sebagai "garis merah", yang mereka sebut "tidak bisa dinegosiasikan".
Al-Hayya juga menyatakan bahwa Hamas siap untuk segera terlibat dalam negosiasi paket yang "komprehensif". Negosiasi ini mencakup: pembebasan semua sandera yang masih ada di tangan mereka sebagai imbalan untuk penghentian perang Israel di Gaza, pembebasan semua warga Palestina yang dipenjara oleh Israel, dan rekonstruksi Gaza.
Perang yang diluncurkan Israel melawan Hamas di Gaza dimulai setelah serangan teror pada 7 Oktober. Sejak saat itu, lebih dari 51.000 warga Palestina di Gaza dilaporkan tewas akibat serangan tersebut, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dianggap akurat.
Perkembangan lebih lanjut mengenai cerita ini akan terus dilaporkan.
Hamas Israel gencatan senjata Khalil Al-Hayya Palestina