PROBOLINGGO – Di tengah tantangan yang dihadapi oleh buruh tani dan nelayan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo memberikan harapan baru. Pada hari Kamis, 17 April 2025, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan bantuan perlindungan jaminan sosial bagi 18 ribu pekerja informal di wilayah tersebut.
Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis di Aula Disnaker Kabupaten Probolinggo. Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi AHZ, yang menyaksikan langsung proses penyerahan. Dalam acara tersebut, sebanyak 15 penerima bantuan mewakili kelompok buruh tani tembakau, buruh tani cengkeh, dan buruh nelayan menerima kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kartu ini didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025.
Tidak hanya itu, juga diserahkan klaim Jaminan Kematian (JKM) kepada lima keluarga petani yang kehilangan anggota keluarganya. Masing-masing keluarga menerima klaim sebesar Rp42 juta. Ini menunjukkan bahwa pekerja informal juga berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan yang layak.
Dalam sambutannya, Wabup Fahmi menekankan pentingnya perlindungan sosial. "Kesejahteraan adalah hak semua masyarakat. Dengan adanya DBHCHT dan BPJS Ketenagakerjaan, kami ingin memastikan bahwa buruh tani, buruh bangunan, nelayan, serta pekerja kecil lainnya tidak dilupakan," kata Fahmi.
Selain menyerahkan bantuan dan klaim, penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga diberikan kepada enam perusahaan swasta dan BUMN. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang telah menunjukkan komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi karyawan.
Langkah ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan para buruh tani dan nelayan dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari.
Probolinggo jaminan sosial buruh tani nelayan BPJS Ketenagakerjaan