Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara daring pada hari Senin, 21 April 2025. Dalam rapat ini, selain membahas masalah inflasi, juga dibahas pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) di berbagai daerah.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meminta dukungan data yang diperlukan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) tahun 2025. Berbagai langkah teknis juga telah dilakukan untuk memastikan kesiapan Sekolah Rakyat demi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Tito menjelaskan bahwa total target pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang direncanakan oleh Presiden Prabowo pada tahun 2025 adalah 200 titik lokasi. Rencana ini akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama di tahun 2025 akan dibangun sebanyak 53 titik lokasi, tahap kedua sebanyak 85 titik lokasi, dan tahap ketiga masih dalam proses identifikasi.
“Target lokasi dan tahapan pembangunan Sekolah Rakyat ini akan tersebar di 41 daerah, termasuk 1 provinsi, 16 kabupaten, dan 24 kota. Proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat direncanakan akan dimulai pada bulan Juli 2025,” ungkap Tito.
Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah gagasan dari Presiden Prabowo untuk membantu keluarga miskin. Tujuannya adalah untuk memuliakan keluarga miskin dan memberikan pendidikan berkualitas agar mereka dapat menjadi agen perubahan dalam keluarga masing-masing.
Lebih lanjut, Saifullah Yusuf menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) terkait Sekolah Rakyat. Tugas tersebut mencakup penyiapan lahan dan perizinan, menyiapkan guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik lainnya. Selain itu, mereka juga akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk mencari calon siswa dari keluarga miskin ekstrem dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui camat dan kepala desa atau lurah.
Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi keluarga miskin dan membantu mereka untuk keluar dari belenggu kemiskinan.
Rapat Koordinasi Inflasi Sekolah Rakyat Kemendagri Pendidikan