CFPB Batalkan Rencana Aturan Baru untuk Data Broker

CFPB Batalkan Rencana Aturan Baru untuk Data Broker

Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) telah membatalkan rencana untuk memperkenalkan aturan baru yang dirancang untuk membatasi kemampuan broker data di AS dalam menjual informasi sensitif tentang warga, termasuk data keuangan, riwayat kredit, dan nomor Jaminan Sosial.

Rencana aturan baru ini diusulkan pada awal Desember oleh mantan direktur Rohit Chopra. Chopra menyatakan bahwa perubahan ini diperlukan untuk melawan praktik pengawasan komersial yang "mengancam keselamatan pribadi kita dan merusak keamanan nasional Amerika."

Namun, pada Selasa pagi, CFPB secara diam-diam menarik kembali proposal tersebut. Mereka mengeluarkan pemberitahuan yang dipublikasikan di Federal Register yang menyatakan bahwa aturan tersebut tidak lagi "diperlukan atau tepat."

Tahun ini, CFPB menerima lebih dari 600 komentar dari publik mengenai proposal yang berjudul "Melindungi Warga Amerika dari Praktik Broker Data yang Berbahaya." Aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa broker data memperoleh persetujuan dari warga sebelum menjual atau membagikan informasi pribadi yang sensitif, termasuk data keuangan seperti pendapatan. Regulasi ini sejalan dengan Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Adil (FCRA), salah satu undang-undang privasi tertua di negara ini yang saat ini wajib dipatuhi oleh lembaga kredit AS.

Dalam pemberitahuan tersebut, direktur pelaksana CFPB, Russel Vought, menulis bahwa ia menarik kembali proposal tersebut "sehubungan dengan pembaruan kebijakan Biro," dan bahwa proposal itu tidak sejalan dengan "penafsiran saat ini dari FCRA," yang ia tambahkan bahwa CFPB sedang "dalam proses merevisinya."

Keputusan untuk membatalkan rencana ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan data pribadi dan bagaimana informasi sensitif warga negara akan dikelola di masa depan. Dengan meningkatnya kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data, langkah ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan para aktivis privasi.

Sementara itu, masyarakat diharapkan tetap waspada dan mengetahui hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi, terutama di era digital yang semakin kompleks ini.