Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Yunus Takandewa, baru-baru ini menyampaikan seruan penting kepada Pemerintah Provinsi NTT. Ia mendesak evaluasi terhadap dua produk hukum yang dianggap menghambat usaha petani dan peternak di daerah tersebut. Dua hukum yang dimaksud adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tata niaga rumput laut dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 52 Tahun 2023 mengenai pengendalian terhadap pemasukan, pengeluaran, dan peredaran ternak, produk hewan, serta hasil ikutannya.
Yunus Takandewa menegaskan bahwa kedua peraturan ini perlu ditinjau kembali karena dampaknya yang merugikan sektor pertanian dan peternakan. Menurutnya, kebijakan yang dibuat seharusnya mendukung dan mempermudah petani serta peternak dalam menjalankan usaha mereka. "Kami ingin agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi yang dihadapi oleh para petani dan peternak," ujarnya.
Takandewa juga menekankan pentingnya reformasi hukum daerah. Ia berpendapat bahwa dengan adanya perubahan yang tepat pada regulasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT dapat meningkat. Hal ini sangat penting, terutama di tengah berbagai tantangan yang dihadapi NTT saat ini. Salah satu tantangan besar adalah pemangkasan anggaran dari Pemerintah Pusat, yang membuat NTT harus lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan.
"Kami harap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengevaluasi dan merevisi peraturan ini, agar para petani dan peternak bisa beroperasi dengan lebih baik," tambahnya. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, diharapkan para petani dan peternak dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan mereka.
Pemprov NTT diharapkan dapat mendengarkan suara masyarakat, khususnya para petani dan peternak yang merupakan pilar penting dalam perekonomian daerah. Keterbukaan dalam mengevaluasi dan merevisi peraturan sangat diharapkan agar NTT bisa maju dan sejahtera.
PDIP NTT hukum petani peternak PAD