Jerman Rencanakan Kesepakatan dengan Taliban untuk Deportasi
Menteri Dalam Negeri Jerman, Alexander Dobrindt, telah mengusulkan untuk melakukan kesepakatan langsung dengan Taliban guna mendeportasi para kriminal yang telah dihukum kembali ke Afghanistan. Ini adalah langkah yang cukup signifikan, mengingat Jerman tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan pemerintah Taliban sejak mereka mengambil alih Afghanistan pada Agustus 2021.
Hingga saat ini, Berlin tidak mengakui pemerintahan Taliban sebagai pemerintahan yang sah. Namun, Dobrindt menegaskan bahwa ketergantungan pada mediator untuk bernegosiasi dengan penguasa Afghanistan "tidak bisa menjadi solusi yang permanen."
Pada tahun lalu, Jerman telah mengirim kembali 28 pencari suaka yang ditolak dan telah dihukum karena melakukan kejahatan ke Afghanistan, setelah melakukan negosiasi yang dimediasi oleh Qatar.
Perubahan kebijakan ini terjadi seiring dengan pemerintah Jerman yang dipimpin oleh partai konservatif, yang merespons tekanan dari kelompok sayap kanan dengan mendorong kebijakan migrasi yang lebih ketat. Kanselir Jerman, Friedrich Merz, berjanji untuk mendeportasi orang-orang ke Afghanistan dan Suriah.
Di sisi lain, Rusia menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui pemerintah Taliban. Pada hari Kamis, Moskow mengumumkan bahwa mereka telah menerima kredensial dari duta besar baru Afghanistan. Sebelumnya, Rusia juga telah menghapus Taliban dari daftar organisasi terlarang.
Perkembangan ini menunjukkan perubahan yang signifikan dalam dinamika politik di kawasan, terutama terkait dengan isu migrasi dan pengakuan pemerintah. Masyarakat internasional terus memantau langkah-langkah yang diambil oleh Jerman dan Rusia dalam berhubungan dengan Taliban.
Jerman Taliban deportasi kriminal kebijakan migrasi