Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan rencana baru yang akan mempengaruhi pedagang daring di Indonesia. Mereka berencana untuk menunjuk lokapasar atau marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas transaksi merchant yang dilakukan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Kebijakan ini akan mengubah cara pemungutan pajak yang sebelumnya dilakukan secara mandiri oleh pedagang daring.
Menurut Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, sistem pemungutan pajak ini telah diterapkan di berbagai platform internasional seperti Google dan Netflix. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini sudah terbukti efektif di negara lain dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.
Dengan kebijakan baru ini, Kemenkeu ingin menjalin kemitraan yang lebih baik dengan e-commerce agar mereka menjadi pemungut pajak. Namun, pedagang e-commerce yang memiliki penghasilan di bawah Rp 500 juta dalam satu tahun tidak akan dikenakan pungutan pajak. Ini adalah langkah positif untuk meringankan beban pedagang kecil.
Febrio menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki administrasi perpajakan agar lebih patuh dan teratur. "Kita ingin agar semua pedagang, terutama yang beroperasi secara daring, bisa lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pajaknya," ujarnya.
Program Market Review yang dipandu oleh Prasetyo Wibowo akan membahas kebijakan ini lebih dalam. Program tersebut akan ditayangkan secara langsung pada Jumat, 11 Juli 2025, pukul 21.30 – 22.00 WIB di IDX Channel. Selain itu, acara ini juga bisa disaksikan melalui live streaming di situs web dan aplikasi IDX Channel TV.
Kebijakan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak, terutama di kalangan pedagang online yang semakin berkembang pesat di era digital ini.
Kemenkeu pajak marketplace transaksi online PMSE