Dalam perkembangan penting yang terjadi di Suriah, Amerika Serikat dan Turki telah memberikan ultimatum selama 30 hari kepada Pasukan Demokratik Suriah (SDF) untuk menyelesaikan proses integrasi dengan pemerintah Suriah. Informasi ini diperoleh dari sumber yang akrab dengan keadaan tersebut.
Pemimpin SDF, Mazloum Abdi, telah menandatangani perjanjian dengan presiden sementara Suriah, Ahmed al-Sharaa, pada bulan Maret lalu. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa SDF dan agensi-agensinya akan bergabung sepenuhnya dengan pemerintah Damaskus. Namun, kemajuan dalam integrasi ini terhambat. SDF dan kelompok Kurdi lainnya menuntut otonomi dan menolak untuk bergabung di bawah kementerian pertahanan Suriah. Mereka bersikeras untuk mempertahankan komando militer terpisah dan struktur organisasi dalam angkatan bersenjata Suriah.
Sumber-sumber yang dilaporkan oleh Middle East Eye menyatakan bahwa kesabaran Amerika dan Turki mulai menipis. Dalam sebuah pertemuan di Suriah minggu lalu, pejabat AS dan Turki memberikan ultimatum kepada SDF untuk segera bergabung dengan pemerintah Damaskus dalam waktu satu bulan.
"SDF diberitahu bahwa tidak semua unit bersenjata mereka akan diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata Suriah. Unit yang tidak diintegrasikan akan dilucuti senjatanya, dan kontrol keseluruhan akan tetap berada di tangan pemerintah Suriah," kata salah satu sumber.
Pemerintah Damaskus juga dilaporkan menunjukkan sedikit minat untuk mengintegrasikan unit perempuan SDF, yang dikenal sebagai YPJ. Unit ini merupakan bagian dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK).
Situasi ini mencerminkan ketegangan yang terus meningkat antara SDF dan pemerintah Suriah, serta tantangan yang dihadapi oleh komunitas Kurdi dalam upaya mereka untuk mendapatkan otonomi dan pengakuan di wilayah tersebut.
SDF AS Turki pemerintah Suriah YPJ