PKS, Partai Keadilan Sejahtera, tetap konsisten dalam mengawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Sejak awal, PKS percaya bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk perampasan hak rakyat yang harus segera dipulihkan. Oleh karena itu, aset hasil kejahatan harus dikembalikan ke negara demi kepentingan publik, bukan dibiarkan hilang begitu saja.
PKS menegaskan bahwa negara membutuhkan instrumen hukum yang lebih kuat untuk menutup celah-celah terjadinya korupsi. RUU Perampasan Aset dilihat sebagai solusi yang menawarkan jalan yang lebih rasional, adil, cepat, dan efektif dalam memulihkan kerugian negara. Kehadiran RUU ini juga menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
Bagi PKS, pengesahan RUU ini adalah langkah strategis untuk melindungi uang rakyat dan memastikan bahwa pelaku korupsi tidak menikmati hasil kejahatannya. Negara harus hadir dengan aturan tegas, karena melawan korupsi membutuhkan instrumen hukum yang tidak biasa.
Substansi dari RUU ini menghadirkan terobosan penting. Ada mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yaitu perampasan aset tanpa harus menunggu vonis pidana, sehingga aset hasil kejahatan tidak sempat dialihkan atau hilang. Selain itu, juga ada mekanisme pembuktian terbalik terbatas, di mana pihak yang diduga memiliki kekayaan dari tindak pidana wajib membuktikan asal-usul kekayaannya.
Kedua mekanisme ini diyakini dapat memperkuat integritas penegakan hukum dan sejajar dengan praktik internasional. Rekam jejak PKS menunjukkan bahwa mereka konsisten dalam mengawal RUU Perampasan Aset, mulai dari dorongan awal, pengawalan pembahasan, hingga dukungan penuh saat pengesahan di masa-masa yang penuh gejolak.
Semua usaha ini merupakan bagian dari ikhtiar menjaga amanah rakyat agar tercipta aturan hukum yang lebih adil dan tegas bagi para koruptor, demi masa depan bangsa yang lebih bersih dan berkeadilan.
PKS RUU Perampasan Aset korupsi hukum aset negara penegakan hukum